MULTILATERALES HANDELSYSTEM DER WORLD HANDELSORGANISATION Oleh: ABSHORIL FITHRY HUKUM PERDAGANGAN INTERNATIONALES PROGRAMM MAGISTER HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM. Presentasi berjudul: MULTILATERALES HANDELSYSTEM DER WORLD TRADE ORGANISATION Oleh: ABSHORIL FITHRY HUKUM PERDAGANGAN INTERNATIONALES PROGRAMM MAGISTER HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM. Transcript presentasi: 1 Multilateral Trading System der Welthandelsorganisation Oleh: ABSHORIL FITHRY hüküm PERDAGANGAN Internasional PROGRAMM MAGISTER hüküm Bisnis Fakultas hüküm UNIVERSITAS Airlangga 2 (c) 2 multilaterales Handelssystem der WTO-Sebutan untuk Suchwerk aturan dan prinsip Yang terdapat dalam regim WTO Yang meliputi: Prinsip-Prinsip Nicht Diskriminasi Aturan tentang Akses Pasar termasul Aturan tentang Transparansi Aturan tentang unfaire Handels Aturan tentang Konflik antara Liberalisasi Perdagangan dengan nilai - nilai atau kepentingan-kepentingan sosial Verschiedenes Aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara-negara Sedang Berkembang Aturan Institusional dan Prosedural berkenaan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa 3 (c) 3 PRINSIP-PRINSIP NON-DISKRIMINASI Grundsätze der Nicht-Diskriminierung Terdapat 2 jenis Prinsip Nicht Diskriminasi dalam WTO, yaitu: Meistbegünstigungs (MFN) diwajibkan memberikan preferensi atau keistimewaan yang sama kepada Mitra Dagang Sesama Mitglieder Nutzer WTO Inländerbehandlung (NTO) diwajibkan memperlakukan produk barang Bedeu, jasa, atau penyedia jasa yang berasal Dari Sesama Mitglieder Nutzer WTO sama dengan produk barang Domestik, jasa, atau penyedia jasa Domestik yang sejenis NTO dilarang mendiskriminasi produk Bedeu terhadap produk Domestik NTO berlaku Umum atas segala jenis perdagangan barang Sedangkan pada perdagangan jasa, NTO berlaku sepanjang negara Mitglieder Nutzer WTO Secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk memberlakukan NTO pada sektor spesifik yang disanggupinya saja. 4 (c) 4 ATURAN tentang Akses PASAR (TERMASUK ATURAN tentang TRANSPARANSI) Regeln für den Marktzugang Terdapat 4 Kelompok aturan Yang Secara substansiil mengatur tentang Akses pasar, yaitu: Zollregelungen (Tarif) Regelung für die übrigen Aufgaben und Finanzierungskosten Vorschriften für quantitative Einschränkungen Regeln für andere nichttarifäre Barrieren, wie Regeln über die Transparenz der Handelsregulierung Technische Regulierungen Standards Sanitär-und pflanzenschutzrechtliche Maßnahme Custom Formalities dan Regierung Beschaffung Praktiken. 5 (c) 5 REGELN FÜR INDIVIDUELLE AUFGABEN WTO tidak melarang pengenaan Zölle, dalam hal ini Yang dimaksudkan adalah tarif Akan tetapi WTO mendorong dan mengarahkan para anggotanya untuk Secara aktif menegosiasi penurunan angka tarif dengan didasarkan Pada keuntungan dan kepentingan bersama Hasil Dari perundingan tentang upaya penurunan angka tarif disebut dengan Zollzugeständnis atau Tarif Bindung yang selanjutnya wajib dinyatakan Secara eksplisit dalam Mitglieder Schedule of Commitment Masing-Masing Mitglieder Nutzer Atas komoditas yang Telah disepakati Zollzugeständnis atau Tarifbindungs nya, maka pengenaan tarif di masing - Masing negara Mitglieder Nutzer WTO tidak Boleh melampaui Ebene maksimum sebagaimana telah disepakati. 6 (c) 6 REGELN mengenmäßiger Beschränkungen Secara Umum praktik pembatasan kuantitatif dilarang berdasarkan regim WTO, kecuali terdapat pengecualian Dalam praktiknya, yang termasuk dalam praktik pembatasan kuantitatif adalah praktik pelarang Bedeu atau Ekspor atau praktik kuota Pembatasan kuantitatif berlaku Umum atas semua semua jenis perdagangan Pembatasan Kuantitatiff tidak dapat diberlakukan pada sektor jasa yang telah dikomitmenkan. 7 (c) 7 Vorschriften über unlautere TRADE WTO tidak memiliki daftar Lengkap tentang praktik - praktik perdagangan Yang unfairen Akan tetapi WTO memiliki aturan Yang Lengkap dikategorikan, Detail, dan sangat teknis berkenaan dengan 2 bentuk spesifik unfairen Handel, yaitu Dumping dan Toch TRIPs (Marken In Verbindung stehende Intellectual Eigenschaften) dapat pula diterapkan sebagai aturan pencegahan terhadap terjadinya praktik unfaire Handel. 9 (c) 9 ANTI DUMPING TINDAKAN BALASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERILAKU DUMPING DI PASAR DOMESTIKNYA. WTO MEMPERBOLEHKAN NEGARA MELAKUKAN RETALIASI ASALKAN: Tidak MELEBIHI KEBUTUHAN DANA YANG DIPERLUKAN Untuk MEMULIHKAN KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT PERILAKU DUMPING ATAU Maksimum SEBATAS MARGIN DUMPING YANG DIKENAKAN PADANYA. TERDAPAT BUKTI KAUSALITAS ANTARA PERILAKU DUMPING DAN KERUGISCHE YANG TIMBUL DI NEGARA IMPORTIR. KERUGISCHE PADA PASAR YANG RELEVAN DAN PADA KOMODITI SEJENIS. 10 (c) 10 PETISI ANTI DUMPING PETISI DIAJUKAN ATAS NAMA INDUSTRI DOMESTIK YANG DIRUGIKAN ATAU TERANCAM RUGI AKIBAT PERILAKU DUMPING. INDUSTRI Domestik: PRODUSEN / PELAKU PERDAGANGAN YANG BERTINDAK SEBAGAI MAYORITAS PEMASOK / PRODUSEN Barang ATAU MAYORITAS PELAKU PADA PASAR Domestik MAYORITAS Lebih DARI 50 MENGUASI TOTAL PRODUKSI Petisi ANTI DUMPING Tidak BISA DIAJUKAN JIKA KESELURUHAN KUANTITAS Barang YANG DIDUMPING Kurang DARI 25 DARI KESELURUHAN OUT-PUT Produk Domestik YBS. 11 (c) 11 Tochtergesell Nicht anfechtbare SUBVENTIONEN: Toch YANG DIBERIKAN Secară Tidak DISKRIMINATIF KEPADA SEMUA PRODUSEN Domestik SEHINGGA Tidak MERUSAK PASAR Domestik DAN Tidak MERUGIKAN IMPORTIR. SUBSIDI YANG DIBERIKAN UNTUK RD, BANTUAN REGIONAL, ADAPTASI PERENCANAAN TERHADAP KETENTUAN LINGKUNGAN YANG DIPERSYARATKAN. 12 (c) 12 SUBSIDI SUBSIDI EKSPOR PER SE DILARANG DAN OTOMATIS AKAN DIKENAI TINDAKAN BALASAN. TOTAL ANZEIGE VALOREM SUBSIDI MELEBIHI 5 DARI PENERIMAAN PENJUALAN TAHUNAN ATAU 15 DARI GESAMT DANA YANG DIINVESTASIKAN SEBAGAI START-UP-KOSTEN. SUBSIDI YANG DIBERIKAN DIGUNAKAN UNTUK MENUTUPI BIAYA KERUGISCHES INDUSTRI. PEMUTIHAN HUTANG DARI PEMERINTAH. 13 (c) 13 LIBERALISASI PERDAGANGAN VS. Nilai DAN KEPENTINGAN Sosial Verschiedenes WTO memiliki aturan Yang mengakomodasi pertentangan atau ketidaksinkronan liberalisasi perdagangan dengan nilai serta kepentingan ekonomi dan nicht ekonomi Yang dikategarikan sebagai nilai dan kepentingan nicht ekonomi adalah proteksi Lingkungan Kesehatan publik, moralische publik, Datenschutz und Sicherheit Nasional atau keuangan Nasional Yang dikategorikan sebagai nilai dan kepentingan ekonomi adalah Proteksi terhadap Industri Domestik Dari kerugian serius yang dipicu atau diakibatkan oleh lonjakan tajam dan tak terduga arus Bedeu Penyelamatan keuangan negara (Saldo aus paymentneraca keuangan) Pembentukan dan solidasi der regionalen Wirtschaftsintegration (regionale Wirtschaftszusammen) Ketentuan-ketentuan di atas dapat Diaplikasikan, sepanjang, kondisi, negara, anggota, pemohon, memenuhi, syarat, dan, kriteria, yang, ditetapkan. 14 (c) 14 SPECIAL DAN Vorzugsbehandlung für LÄNDER 2/3 Mitglieder Nutzer WTO adalah ENTWICKLUNGSEntwicklungsLändern dan am wenigsten entwickelten Länder WTO memberikan perlakuan khusus dalam derajat Yang berbeda-beda kepada Entwicklung dan am wenigsten entwickelten Länder Wujudnya adalah Zeitrahmen, membedakan beban kewajiban, menyediakan Bantuan teknis. Multilaterales Handelssystem und Nepals Entwicklung Präsentation von DR Khanal Zwei Tage Seminar über Mainstreaming Handelsabkommen in Entwicklung Organisiert. Präsentation zum Thema: Multilaterales Handelssystem und Nepals Entwicklung Präsentation von D. R. Khanal Zwei-Tages-Seminar über Mainstreaming Handelsabkommen in Entwicklung Organisiert. Präsentationstranskript: 1 Multilaterales Handelssystem und Nepals Entwicklung Präsentation durch DR Khanal Zwei Tage Seminar über Mainstreaming Handelsabkommen in Entwicklung Organisiert von Pro Public, SAWTEE und SEJON 13, 2. Januar Einleitung WTO ist ein Verhandlungsforum für die Förderung des Welthandels Handelspolitische Verpflichtungen: Verbesserung des Zugangs zu jedem anderen Markt auf MFN-Basis Um die Regeln für den Welthandel festzulegen. Daher ist ihre Rolle, obwohl sie keine umfassende Entwicklungseinrichtung ist, für die Förderung des Handels und damit für die wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich. Dies gilt unter anderem für die Annahmen, dass: Regelbasiertes multilaterales Handelssystem kleine Akteure schützt, die wenig Einfluss auf die Politik der entwickelten (großen) Länder haben. Die Regeln reduzieren die Unsicherheit, indem sie gegenseitig vereinbarte Grenzen setzen Die Politik, die die Regierungen möglicherweise dazu veranlassen, die Investitionen zu erhöhen und die Risiken zu senken. Handelstätigkeit, Wachstum und Armutsbekämpfung verstärken sich gegenseitig. Dies würde wiederum durch komparative Vorteile resultieren durch: Faktorproduktivitätsgewinne durch höhere Spezialisierung Größenordnung der Volkswirtschaften und Expansion in Märkten für inländische Firmen Stärkere Interaktion mit ausländischen Firmen und Märkten mit technologischen Innovationen und verbesserten Managementpraktiken Verminderung wettbewerbswidriger Praktiken und Miete Die auf eine Umverteilung von Ressourcen von geschützten unproduktiven Unternehmen / Sektoren hin zu effizienteren Aktivitäten zurückzuführen sind Letztlich Auswirkungen auf die Faktoren - und Produktmärkte und die Schaffung von Einkommens - und Beschäftigungsmöglichkeiten, die zu Wohlstandsgewinnen und Armutsminderung führen. 5 Best.-Nr. All dies wird von den Annahmen erwartet, dass das multilaterale Handelssystem gerecht ist und das Interesse der armen Länder sichert. Es ist jedoch Ironie, dass viele Regeln zum Zeitpunkt der WTO - Gründung durch den Schutz der Interessen der entwickelten Länder im Allgemeinen und der TNCs im Jahr 2000 geleitet wurden Besondere Beispiele sind: Agrarbeihilfen, diskriminierende Zollvorschriften, Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, die Änderungen in den Entwicklungsländern erforderlich machen, um die alten Regeln der entwickelten Länder im Takt zu halten. Die Listen sind zu lang. Details sind in der OXFAM-Studie (2002) und viele andere, und sie zeigen, dass sogar die diskriminierenden Regeln und Bestimmungen von den entwickelten Ländern verzerrt und in Ordnung gebracht werden. (Fortsetzung) Wirt von Faktoren / Entwicklungen unter erhöhtem Druck von den Entwicklungsländern einschließlich Bewegungen vieler Organisationen der Zivilgesellschaft führte zur Annahme der Doha Entwicklungsrunde. Die die Rolle des i) verbesserten Marktzugangs erkannt haben, ii) ausgewogene Handelsregeln und iii) technische Unterstützung Ferner wurde am 1. August 2004 ein Rahmenabkommen mit dem Namen Juli-Paket vereinbart. Es identifiziert fünf vorrangige Bereiche Landwirtschaft, NAMA, Dienstleistungen, Trade Facilitation und Entwicklung Dimensionen Aber die Pattsituation geht weiter. Es ist anzumerken, dass die internationalen Regeln und ihre Behandlungen für die Entwicklung in Ländern wie Nepal durch das multilaterale Handelssystem von entscheidender Bedeutung sind. 7 Nepals WTO Verpflichtungen / Erfüllung Verpflichtungen / Verpflichtungen Die Verpflichtungen und Pflichten von Nepal im Zeitpunkt des Beitritts zur WTO umfassen: Landwirtschaft verbindlich Zollsatz 51 Prozent für den Übergang und 42 Prozent danach 42 Prozent. In der Nicht-Landwirtschaft produzierte Produkte durchschnittliche Bindungsrate 39 Prozent in den Übergang zu 24 Prozent danach. Entfernung aller zusätzlichen Einfuhrzölle wie Sondersteuer und lokale Entwicklung Steuer innerhalb von 10 Jahren. Die Preise für ITC-Produkte werden innerhalb von 5 bis 7 Jahren von 5% zum Zeitpunkt des Beitritts vollständig beseitigt. (Fortsetzung) Mehr Öffnung des Dienstleistungssektors, die bis zu 80 Prozent der ausländischen Beteiligung ermöglicht Formulierung, Überarbeitung und Umsetzung von Handlungen einschließlich Dutzender neuer Gesetze oder Revision in alten erforderlich. Darunter das neue Gesetz über das gewerbliche Schutzrecht bis zum 1. Januar 2006, die Umsetzung von TRIPS bis Januar 2007, das Antidumping-, Ausgleichs - und Schutzrecht innerhalb eines Jahres nach dem Beitritt, Umsetzung des Abkommens über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen bis zum 1. Januar 2007, Bewertung der Einfuhr von Zöllen und Steuern bis zum 1. Januar 2004 und vollständiger Umsetzung ab dem 1. Januar In ähnlicher Weise werden neue Gesetze in den Bereichen Wettbewerb, Konkurs, Cyber, Zugang zu genetischen Ressourcen, Banken und Finanzinstituten, Betriebsmittel und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt. Darüber hinaus werden benutzerdefinierte, industrielle Unternehmen, Arbeitnehmer, Unternehmen, Sicherheit Austausch, ausländische Investitionen und Technologietransfer, Pflanzenschutz, pharmazeutische Gesetze überarbeitet und erlassen werden. (Fortsetzung) Bis zum Zeitpunkt des Beitritts Gründung oder Benennung des Tribunals für die sofortige Überprüfung der Maßnahmen zur Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen, gerichtlichen Entscheidungen und administrative Entscheidungen erforderlich. Beseitigung oder Nichtanwendbarkeit der mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen oder sonstiger nichttariflicher Maßnahmen, einschließlich Genehmigung, Quoten, Verbote, Genehmigungen, vorherige Genehmigungsanforderungen und sonstige Beschränkungen. Ab dem Zeitpunkt des Beitritts der inländischen Steuern wie Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern in einer nicht diskriminierenden Art und Weise. (Fortsetzung) Fulfillments und Beyond Nepals Handel Liberalisierung wurde in vielen Bereichen schneller als WTO-Verpflichtungen und jetzt Nepal ist eines der am meisten liberalisierten Länder in Südasien Handel ist völlig dereguliert und keine Handels-und Nicht-Handelsschranken einschließlich keine unterstützenden Maßnahmen gibt es in Exporten widersprüchlich WTO-Regeln Erwartete Transport - und Düngerversorgung in abgelegenen Gebieten (bisher begrenzte Bewässerungsbeihilfen auch), keine Subventionen gibt es In großen und mittleren Industrien bis zu 100 Prozent ausländische Beteiligung ist erlaubt mit Rückführungseinrichtungen In Banken drei vierte und in Versicherung 100 Prozent ausländisches Eigenkapital Die Beteiligung wurde bereits erlaubt, auch wenn in einer ausgewählten Basis Nun ist der durchschnittliche Zollsatz in der Nachbarschaft von 7,11 Prozent und Schätzungen zeigen, dass die tatsächliche Rate auf 5,13 Prozent im Jahr 2007 von 6,1 Prozent in Ebenen reduziert hat, ist die Einfuhr Tarif sank Auf 6,23 Prozent von 7,72 Prozent im gleichen Zeitraum. Viele Gesetze wurden bereits verabschiedet und viele sind im Prozess der Umsetzung 11 Entwicklungsleistungen in der Post WTO Ära (Ist Handelsliberalisierung ein Yard-Stick der Entwicklung) Gesamt-und Sektor Wachstum 23 Ausländische Direktinvestitionen Einige Studien zeigen, dass nur 40 Prozent der zugelassenen ausländischen Direktinvestitionen Projekte in Betrieb genommen werden. (Fortsetzung) Trotz stagnierender Sparmaßnahmen hat die nationale Ersparnis die Gesamtinvestitionen in den letzten Jahren deutlich übertroffen (mit Ausnahme von 2006/07), da die Leistungsbilanzüberschüsse bei gleichzeitig geringer Investitionskapazität 25 Beschäftigung, Armut, Einkommensverteilung und Lebensunterhalt Beschäftigung (Manufacturing ) NLSS-Daten zeigen eine sinkende Entwicklung der Reallöhne von ungelernten in städtischen Gebieten und stagnierenden gesamten Lohneinkommen Anteil der gesamten Arbeitnehmer Anzahl Jahr Vergleich der Inter-Zensus Personen und Mitarbeiter Beschäftigte insgesamt Anzahl der Beschäftigten Gesamtzahl der Beschäftigten 26 Obwohl die Armutsdaten nicht verfügbar sind Für den Zeitraum nach der WTO-Beitrittsperiode kann die Handelsliberalisierung teilweise indikativ sein. Armut verringerte sich von 42 im Jahr 1996 auf 31 Prozent im Jahr 2004 Gleichzeitig verschlechterte sich die Einkommensverteilung deutlich. Gini stieg 2004 auf 41,4 im Jahr 2004 von 34,2 im Jahr 1996. 27 Anteil am schlechtesten Konsum sank infolge der Stagnation der Einkommensanteile im Zeitraum 1996 bis 2004 Anteil am Pro-Kopf-Verbrauch Anteil am Pro-Kopf-Einkommen Schlechteste 20 Prozent Bevölkerung Reichste 20 Prozent Bevölkerung 28 Informeller Sektor Beschäftigung ist so hoch wie 94 Prozent Arbeitsproduktivität in der Herstellung und Dienstleistungen sinkt Ernährungssicherheit und Völker Lebensunterhalt ist jetzt ein großes Problem-35 Bezirke in akuten Ernährung Defizit Mehr als 1 Million Haushalte sind landlos, bestehend aus mehr als 23 Prozent der gesamten Haushalte Geschlecht basiert (Einkommen, Abwesenheit von Chancen), menschliche (Bildung, Gesundheit) und physische Vermögenswerte (Land, Vieh usw.) hoch ist. Gleiches gilt im Falle von Armen und Benachteiligten. Sehr uneinheitliche Entwicklung in ländlichen / städtischen / abgelegenen und relativ zugänglichen Gebieten manifestiert Überstunden. 29 Hauptprobleme (Haushalt) Städtischer Konsum induzierte Wirtschaftstätigkeit und damit keine produktive Investition, die ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum vervollkommnet Verbreitung der Einkommensunterschiede in noch nie da gewesener Weise durch Vertiefung struktureller und institutioneller Hindernisse Jobverlust bei ungelernten Arbeitnehmern, zunehmende Informalisierung des Arbeitsmarktes und Reduzierung der Arbeitsplätze Arbeitsproduktivität Stufenweises Kollabieren von Hütten - und Kleinbetrieben Zu viel Abhängigkeit von handelsbasierten Einnahmen und begleitenden Politikverzerrungen Kaskadierung der Tarifstruktur, die eine hohe Wertschöpfung und Ressourcenbasis erschwert Problem der markt - und handelsfördernden Institutionen 30 Abwesenheit von Land - und Warenvielfalt bei niedrigem Rückstand und Forward Linkages Ernsthafte Ernährungssicherheit und Völker Lebensunterhalt Problem Ernsthafte Versorgungsengpässe und Abwesenheit von förderlichen Umfeld für die Investoren Abwesenheit der Institutionalisierung breitere Konsultation und politische Koordinierung führte Politik Formulierung und Durchführung unter politischen Ökonomie in besondere Betrachtung Vor allem Ermutigung zu einem defekten wirtschaftspolitischen Regime durch die Liberalisierung diktiert , Deregulierung und offene politische Maßnahmen und sogar das Fehlen von Vollständigkeit inmitten gefangener Politik / Handel / Ressourcen usw. 31 Internationale Scheitern bei der Umsetzung der Doha-Entwicklungsagenda in allen drei Fronten i) Verbesserung des Marktzugangs, ii) Balance der Handelsvorschriften und iii) Technische Unterstützung und andere Komponenten im Juli Pakete Diskriminierende / ineffektive globale Finanzarchitektur und schlecht angepasst globale Politik Regime für die Länder wie Nepal Erhöhte Anfälligkeit in der Wirtschaft aufgrund der globalen Unsicherheit und großen unerwarteten Schocks-basierte Beispiel heute globale Finanzkrise und ihre Ansteckung Ignorance to Ernährungssicherungs - und Landwirtschaftsprobleme ignoriert 32 Benötigte Initiativen / Maßnahmen Inland Umstrukturierung und Rationalisierung der Tarifstruktur Besondere Anreize für kleine Unternehmen mit Schwerpunkt auf inländischen Ressourcen und Arbeitsanreizindustrien durch breitere politische Konsultationsprozesse Stärkung der Marktorganisationen und Abbau von Konsortien und Konsumenten Kartellpraktiken Ein umfassendes Reformkonzept mit Schwerpunkt auf der Beseitigung von strukturellen und institutionellen Hindernissen zur Gewährleistung eines besseren Zugangs zu finanziellen und physischen Ressourcen der Kleinunternehmen Besondere Behandlung der Ernährungssicherheit und des Lebensunterhalts Stärkung der Handelskapazitäten und handelsbezogene Institutionen Stabilisierungsfonds Makropolitische Synchronisation Massive Qualifizierungsprogramm zur Steigerung der Produktivität der Beschäftigten. Entwicklung Paradigmenwechsel für Equity-LED-Entwicklung mit begleitenden Politikänderungen durch gleichzeitige Priorität beim Import konkurrierende und exportfördernde Industrialisierung. Dies erfordert: massive Investitionen in Infrastruktur und andere damit zusammenhängende Tätigkeiten für den Ausbau des Binnenmarkts Priorität auf die Lockerung der Lieferengpässe und die Förderung der Produktion durch kleine Produzenten Hohe Priorität für kooperative Module für Produktion, Vertrieb und Austausch Schwerpunkt auf der Entwicklung von Produktionsclustern und der Exportverarbeitungszone in lebensfähigen ländlichen Gebieten Und semi-städtischen Gebieten Massive Investitionen in Gesundheit und Bildung Armutsbekämpfung und Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums an der Basis für die Anhebung der Kaufkraft der Bevölkerung 34 Fortsetzung. Internationale Umsetzung der Doha-Verpflichtungen in allen drei Fronten i) Verbesserung des Marktzugangs, ii) ausgewogene Handelsregeln und iii) gezielte technische Unterstützung und sonstige Komponenten im Rahmen der Juli-Pakete Aus Sicht des LDC: - Duty Free und Quota Free Market Access-Hongkong Ministerdeklaration vage trotz Verpflichtung der Einrichtung auf 97 Prozent Produkte - Andere Probleme gleichzeitig - Herkunftsländer - Nichttarifäre Schranken (UNTAD-Schätzungen zeigen, dass 40 Prozent der LDC-Exporte von nicht-tarifären Barrieren wie technischen Standards, sanitären und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen betroffen sind , Kundenspezifische Regeln und Verfahren, wettbewerbsbezogene Beschränkungen usw.) - TRIPS - Preference Erosion 35 Fortsetzung - Hilfe für den Handel mit Schwerpunkt auf technische Kapazitäten Verbesserung und Beseitigung von Lieferengpässen usw. - Verbesserten und realen Marktzugang mit einem gewissen Grad an Flexibilität, um geeignete innenpolitische Maßnahmen vor allem in den Bereichen Ernährungssicherheit, Lebensunterhalt der Landwirte und Sicherung der kleinen Unternehmen - Starke Schuldenerlass Maßnahmen und Stabilisierungsfonds für die Bewältigung unvorhergesehener Handelsschocks der LDCs - Removal für mehr Unklarheiten zwischen den multilateralen und regionalen Handelsvereinbarungen - Neue Agenda: neuer globaler Finanzarchitektur - und Entwicklungsparadigma-Wandel auf globaler Ebene, um internationalen Handel als Entwicklungsmittel zu schaffen Danke Sie
No comments:
Post a Comment